Utama

Berita Popular


Penerbit : PT. Surya Alam Sakti
SIUP : 15/16.08/SIUP/PB/IX/2004
Akte Pendirian :
No. 107 Tgl 21 Pebruari 2001
Tanggal Terbit Perdana :
11 Juni 2007

Pimpinan Umum/Penanggung Jawab :
Sabirin HA Syukran Nafis
Pemimpin Perusahaan:
Rahmat
Pendiri :
Sabirin HA Syukran Nafis

Redaksi/TU : Jl.Simpang Tiga Tangki Hijau No.21 Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571 Telp (0526) 2700825

Pemimpin Redaksi :
Sabirin HA Syukran Nafis
Wakil Pimpinan Redaksi :
Rosidi HS
Redaksi :
Sabirin HA Syukran Nafis, Hiviannoor, Fahri Ansar Basri, M Jaya Mahliandi,Rosidi HS, Gt. Suriansyah, Sri Mulyani, Fahmi Yahya, Andi Ampa Elung, Nanang Hariadi, Achmad Juhriansyah, Mahliandi, M Jaya, Fauzi Rahman, Pahrul, Budi Irawan, Sigit Permana, Munawir.

Manager Iklan dan Sirkulasi :
Suwarto SE
Manager Keuangan :
Fitrian Noor
Bagian Penagihan :
Suwarto SE
Layouter/Design Grafis :
Rahmat TG
Tim Pracetak dan Cetak :
Abdullah

Perwakilan Banjarmain :
Rosidi HS
Jl. Karya Sabumi II No.2 RT.17 Kompplek Kayu Tangi II Banjarmasin Telp.(0511) 3305331.

Kelompok Kerja :
PERCETAKAN MEDIA PUTERA MANDIRI
Jl. Simpang Tiga Tangki Hijau No.21 Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571 Telepon : (0526) 2700825
Isi diluar tanggung jawab percetakan


STOP PERS

Wartawan Metro7 dilengkapi dengan Kartu Pers dan Surat Tugas, serta tercantum didalam BOX REDAKSI.
Apabila ada yang mengaku sebagai wartawan Koran Metro7, MASYARAKAT WAJIB untuk menanyakannya identitasnya. Dan apabila tidak ada termuat didalam BOX REDAKSI maka segera melapor kepada PIHAK BERWAJIB.
Terima kasih.

TTD :Redaksi

Tari Bahinaman Tanbu Juara Pertama di AITIS Jakarta

 BATULICIN - Seni tari Bahinaman hasil karya putra-putri Kabupaten Tanah Bumbu sukses meraih juara pertama dalam Festival Lomba Seni Tari Kreasi yang menjadi rangkaian acara event tahunan Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2016 di Jakarta belum lama tadi.   
"Alhamdulillah Tanah Bumbu sukses meraih juara pertama lomba seni tari dalam festival tersebut," kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Tanbu, H. Muhammad Thaha usai pelaksanaan event tahunan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) tersebut. 
  Seni Tari Bahinaman, tambahnya adalah seni tari yang menggambarkan keperdulian terhadap sesama. Artinya kalau ada saudara kita yang terkena musibah kita wajib membantunya.
 "Kerena pada hakikatnya kita adalah bersaudara," terang Thaha.
Sebelum menampilkan seni tari Bahinaman, para penari yang berasal dari Kabupaten Tanbu juga sempat menampilkan jenis tarian yang berjudul Maantang Dara. Jenis seni tarian ini, turut mewarnai kemeriahan acara pembukaan APKASI tersebut.
Muhammad Thaha berharap dengan suksesnya para penari asal Kabupaten Tanbu yang berhasil meraih juara pertama dalam pentas sini tari di Jakarta, akan menjadi sebuah motivasi yang positif sekaligus insiprasi baru bagi para pecinta seni tari yang lain. 
Setidaknya dengan seni tari diharapkan mampu memberikan gambaran tradisi yang kental terkait keragaman budaya yang ada di daerah masing-masing," tegas Muhammad Thaha.     
Proses pementasan kesenian tari dalam ajang APKASI sendiri dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mempromosikan seni kebudayaan daerah di ajang tingkat nasional. Dan keberhasilanya meraih juara akan menjadi salah satu pendorong bangkitnya potensi kebudayaan dan pariwisata di "Bumi Bersujud. (rehum)
08.43 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Ketua RT Demo Walikota, Tuntut Pencairan Dana Operasional

BANJARMASIN – Puluhan ketua RT dan RW mewakili dari 72 RT dan RW di kelurahan Pelambuan Banjarmasin Barat,  mendatangi kantor walikota Banjarmasin dan memepertanyakan dana operasional untuk ketua RT dan RW yang suah tiga bulan lebih tidak pernah kunjung di cairkan. 
Mereka akhirnya bertemu walikota  Banjarmasin  Ibnu Sina yang  saat itu didampingi wakilnya Hermansyah,  Plt Sekda Ichwan Noor  Chalik serta  Kabag Tata Pemerintahan Kota Banjarmasin, Iwan Riswanto.
Aidil Akbar sebagai koordinator aksi demo,  mengatakan, puluhan ketua RT dan RW  yang ada di Pelambuan sangat resah dengan adanya surat  yang ditanda tangani oleh  Plt Sekretaris Daerah Pemko yang sebelumnya di jabat oleh Agus Surono pada 4 April 2016 tadi.
Di jelaskan Aidil , dalam surat tersebut,  dana operasional untuk RT dan RW triwulan pertama ditunda pencairannya sampai revisi Perda Nomor 23 tahun 2010 selesai. Pada hal lanjutnya lagi,  sebelum dana operasional dicairkan semua RT dan RW  sudah menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban yang telah diminta seperti  yang  tertulis di Perda tersebut.   Jadi tidak ada lagi berbagai alasan dana operasional untuk RT dan RW  tidak di cairkan.     
Berdasarkan Perda 23 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW  di Banjarmasin tiap kali pencairan dana untuk ketua RT dan RW  harus di sertai laporan pertanggunjawaban selama tiga bulan.   Adapun besaranya dana perbulan yang dicairkan sebesar Rp 400 ribu,  dan pertiga bulan ketua RT dan RW mendapatkan Rp 1,2 juta rupiah.   Dan beberapa bulan terakhir ini mereka terpaksa mengeluarkan dana pribadi untuk keperluan tugas operasional tersebut.
Sementara itu Walikota Ibnu Sina,  menjelaskan,  bahwa teknis pencairan dana untuk ketua RT dan RW sebenarnya sudah diperlakukan sebelumnya,  bukan hanya di masa pemerintahan yang sekarang dia jabat.          
Ditambahankan Ibnu Sina,  dana yang merupakan kategori operasional untuk RT dan RW bukan insentif.   Karena kategori operasional pasti harus ada pertanggungjawaban dalam penggunaannya.  Dan kalau untuk insentif,  ketua RT dan RW tinggal tanda tangan terus dananya cair.   Jadi dana operasional harus ada pertanggungjawabannya secara detil.  
Untuk lebih memudahkan proses pihaknya tentu akan merevisi kembali  Perda tersebut,  namun harus melalui tahap dan berkonsultasi lebih dahulu dengan dewan,   dan dana operasional menjadi insentif. (metro7/nrl)
11.51 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Royalti untuk Tabalong Terancam Berkurang, Balangan Minta Pembagian Jatah 70%

Kadispenda Tabalong, Drs. Yuzan Noor, M.Si
TANJUNG – Royalti batu bara yang diterima Kabupaten Tabalong terancam berkurang. Hal ini disebabkan Kabupaten tetangga yakni pemerintah kabupaten Balangan melakukan tuntutan agar dana perimbangan hasil royalty batubara PT.Adaro Indonesia yang selama ini besaran pembagian antara pemerintah kabupaten Balangan dengan kabupaten Tabalong masing-masing mendapatkan 50% (50:50), dirubah menjadi 70:30 atau 70% untuk Balangan dan 30% untuk Tabalong.
Alasannya pun logis, yakni mengingat luasan areal operasional PT Adaro Indonesia yang sekarang ini lebih dominan di wilayah kabupaten Balangan dibanding dengan wilayah kabupaten Tabalong, keinginan pemerintah kabupaten Balangan itu telah dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten Tabalong.
Menanggapi keinginan pemerintah kabupaten Balangan Kepala Dinas Pendapatan kabupaten Tabalong H.Yuzan Noor, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Kamis (28/04) mengatakan tuntutan itu boleh-boleh saja, tetapi harus diingat bahwa yang dituntut hanya aktivitas dan prduktvitas di lokasi areal tutupan, lalu tuntutan harus procedural, serta melibatkan semua pihak untuk duduk bersama. Dan secara teknis geografis harus diketahui potret aktivitas dan produktivitas lokasi areal tutupan selama ini, agar terlihat prinsif keadilan dan profesionalitas bagi Tabalong dan Balangan.
Diakui H.Yuzan Noor, dalam waktu satu tahun terakhir ini aktivitas pertambangan batubara PT Adaro Indonesia mulai menggarap lokasi Paringin (Balangan) dan jika hal itu menjadi alasan utama tuntutan pemerintah kabupaten  Balangan maka pihaknya juga memakluminya.
Perlu diketahui bahwa, PT Adaro Indonesia menguasai tiga lokasi tambang batubara yaitu lokasi Wara secara geografis/administrative berada di wilayah kabupaten Tabalon. Kemudian lokasi Tutupan secara geografis/administratif berada di dua wilayah kabupaten Tabalong dan Balangan, dan lokasi Paringin secara geografis/administrative berada di wilayah kabupaten Balangan, sehingga untuk lokasi Wara dan Paringin karena masing-masing berada dalam wilayah administrasi kabupaten Tabalong dan Balangan, maka aktivitas dan produktivitas batubara berjalan lancar dan tertib.
Namun untuk lokasi “Tutupan” yang menjadi objek bersama Tabalong dan Balangan, dimana sejak PT Adaro Indonesia beroperasi telah diatur/disepakati dengan pembagian hasil batubara tersebut dengan porsi 50:50 dan dalam kontek inilah akhir-akhir ini ada tuntutan dari pemerintah kabupaten Balangan agar pembagian tersebut ditinjau kembali atau dirubah menjadi 70% (Balangan), 30% (Tabalong).
Dalam struktur APBD, ada tiga sektor wujud kontribusi pertambangan batubara PT Adaro Indonesia yang dikategorikan sebagai pendapatan daerah, ketiga sektor tersebut adalah sektor dana bagi hasil sumber daya alam (SDA), bagi hasil iuran tetap (Landrent). Sektor dana bagi hasil sumber daya alam (SDA) bagi hasil iuran eksplorasi (Royalti). dDan sektor pendapatan hibah dari pihak ketiga, pengusaha pertambangan (Lumpsump payment). (metro7/via)
11.51 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Waspadai Curanmor ,Para Pelaku Sudah Terlatih


TANJUNG – Masyarakat Kabupaten Tabalong diimbau untuk mewaspadai dan lakukan pencegahan dengan memasang kunci tambahan pada kendaraannya, mengingat aksi pencurian kendaraan bermotor yang mulai marak terjadi.
“Kami dari Kepolisian berharap masyarakat waspada dan lakukan pencegahan dengan memasang kunci tambahan pada kendaraan . Saat ini para pelaku curanmor sudah terlatih, mereka menggunakan konci T dan ber gerak pada malam hari, baik di perkampungan dan perumahan. Dan para pelaku sebagian adalah residipis yang sudah berpengalaman,”  kata Kapolres Tabalong AKBP Zuhdi Batubara melalui Wakapolres Kompol Henry Novika Chandra.
“Sampai saat ini kita bekerjasama dengan Polres HSU dan Balangan berhasil mengungkap jaringan curanmor dan mengamankan 3 tersangka dan2 orang penadah.  Kita amankan juga   10 unit motor hasil kejahatannya,” imbuhnya
Baru-baru tadi di Tabalong, pelaku curanmor yakni Amat warga HSS dan Ardinal warga HST berhasil diringkus Polisi dengan bantuan warga. Para pelaku sebelumnya beraksi  di Kembang Kuning dan berhasil menggasak motor Satria F milik Nor Ilham. (metro7/rz)
11.51 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Peran Jurnalis untuk Dukung Pembangunan, Gelar Pelatihan Jurnalistik dan kehumasan


PARINGIN - Pemerintah Kabupaten  Balangan melalui Bagian Humas dan Protokol bekerja sama dengan Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Tabalong-Balangan menyelenggarakan pelatihan Jurnalistik dan kehumasan, Rabu (27/4) kemarin.
 Acaranya yang bertempat Diaula Mapolres Balangan, dibuka oleh Staf Ahli Pemkab Balangan, Zainal Abbidin A dan dihadiri Kabag Humas dan protokol Setda Balangan, Taufiqurahman,  Ketua PWI Kalsel, Faturahman, Ketua PWI Tabalong Balangan, Sabirin HA Syukran Nafis, dan Unsur Perwakilan Pimpinan SKPD.
 Adapun dalam Rangkaian Pelatihan jurnalistik dan kehumasan ini diisi oleh narasumber dari bagian Humas dan protokol Sekda Kab Balangan, Ketua PWI Kalsel dan Ketua PWI Tabalong-Balangan.
 Ketua PWI Tabalong-Balangan Sabirin Ha Syukran Nafis yang juga sekaligus Panitia Pelaksanan menyampaikan sasaran kegiatan pelatihan jurnalistik dan kehumasan ini dikhususkan untuk para pegawai SKPD bidang kehumasan serta rekan-rekan wartawan yang berstatus PWI se Banua enam.
  "Setidak dengan pelaksanaan pelatihan kejurnalisan ini Pegawai SKPD serta rekan wartawan bisa lebih mendalamani ilmu kejurnalisan yang dituangkan melalui tulisan berita baik untuk keperluan ekpos program SKPD ataupun untuk masyarakat,"harapnya.
 Staf ahli Pemkab Balangan, Zainal Abbidin A membacakan  sambutan Bupati Balangan H Ansharuddin yang menyampaikan, peran jurnalis sangat penting dalam mendukung pembangunan.
 "Dengan adanya informasi melalui media masyarakat bisa mengetahui apa-apa saja kemajuan diwilayah kita dan kewajiban kita pula sebagai pengambil kebijakan untuk menjadi narasumber yang meinformasikan program-program yang akan dikerjakan melalui media masa," jelas Zainal saat membacakan sambutan Bupati Balangan.
 Bupati juga menghimbau kepada Kepala SKPD atau pun instansi dilingkungan Pemkab Balangan agar selalu menjadi narasumber yang baik dan selalu berkomonikasi dengan awak media agar semua kegiatan diSKPD atau instansi selalu terekpos dan diketahu oleh masyarakat. (metro7/wnd)
11.51 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Isu Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Simpang Siur

BANJARMASIN - Tersebarnya kabar tentang Pembebasan denda pajak kendaraan bermotor di tengah masyarakat disambut gembira, meskipun kabar yang masih simpang siur tersebut belum begitu jelas.  
Hal tersebut juga mengagetkan Gubernur Sahbirin Noor yang belum begitu jelas mengetahui kabar yang beredar di media sosial tentang Surat Keputusan Gubernur Kalsel Nomor 188.44/0237/KUM/2016 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi yang berupa denda pajak kendaraan bermotor di wilayah Kalsel . 
Orang nomor satu di kalimantan selatan itu  menjelaskan,  berdasarkan  Surat Keputusan Gubernur kalsel tentang pemberian pembebasan sanksi administrasi berupa denda pajak kendaraan bermotor di keluarkan berdasarkan dengan beberapa pertimbangan. Karena di dalam surat tersebut di cantumkan pemerintah daerah untuk merasa perlu memberikan insentif kepada masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor di bebaskan administrasi pajak kendaraan bermotor.  
Lebih lanjut Sahbirin mengatakan,  di dalam surat keputusan gubernur tersebut ada lima poin yang tercantum, yaitu yang pertama  pemberian pembebasan sanksi administrasi denda pajak kendaraan bermotor di kalsel.   Kedua , pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam poin pertama diberikan kepada seluruh masyarakat kalsel yaitu wajib pajak , di antaranya pemilik kendaraan bermotor roda dua,  roda tiga,  dan roda empat,  serta alat-alat berat atau besar yang belum membayar sampai pada tanggal 30 April 2016.  Poin ketiga, pelaksanaan kebijakkan berlaku selama tiga bulan mulai dari tanggal 1 Mei 2016 sampai 31 Juli 2016. Poin ke empat memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel untuk melaksanakn keputusan gubernur dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait serta melaporkan hasil kegiatan kepada gubernur kalsel,  dan kelima keputusan gubernur tersebut berlaku pada tanggal yang sudah ditetapka
Beredarnya isu di jajaring sosial SK Gubernur Kalsel tersebut juga sampai ke Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalsel.  Kabid Pajak Dispenda, Muslimi tidak berani memberikan komentar dan membenarkan sudah tahu kabar tersebut.  Dia menyarakan lebih baik untuk menunggu informasi dari Kadis,  dan bisa juga konfirmasi ke Kabid Pajak, “mereka lebih mengetahui soal tersebut,” katanya. (metro7/nrl)
11.50 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kadis Hutbun Tabalong, Drs. H. Abrani Abrar
Tanjung, -Sebagaimana instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran pemerintah di daerah untuk melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah negeri ini, maka semua komponen jajaran pemerintahan diwajibkan melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, mulai dari Gubernur, Bupatri/Walikota, Camat sampai kepada Lurah dan Kepala Desa, begitupula dengan instansi TNI/Polri semua diminta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan.
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) kabupaten Tabalong H.Aberani Aberar saat ditemui awak Metro7 di kantornya, Selasa (26/04) tadi menjelaskan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah menginstruksikan kepada semua gubernur dan jajaran pemerintahan sampai paling bawah, begitu juga terhadap jajaran TNI/Polri, dengan instruksi presiden tersebut diharapkan tidak ada lagi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mengingat kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan maka Negara akan mendapat sanksi denda oleh pihak dunia.
Penyebab kebakaran hutan dan lahan lanjutnya ada tiga, yang pertama adanya sumber panas, kedua adanya bahan bakar dan yang ketiga adanya oksigen. Oleh karena itu tiga penyebab inilah yang harus ditangani agar dapat menghindari terjadinya kebekaran hutan dan lahan.
H.Aberani Aberar menambahkan, upaya-upaya yang dilakukan untuk penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, diantaranya telah terbentuk kelompok masyarakat peduli api dan remaja peduli api. Dia juga menghimbau agar masyarakat tidak membakar sampah didalam hutan maupun di dekat bangunan rumah, dan juga merokok dialam hutan pada saat musim kemarau. (metro7/via)
11.49 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Redaksi Metro7 : 0526 2700825 | Email : redaksi@metro7.co.id
Bagian Iklan|Sirkulasi : Suwarto SE 0852 4845 7878