Utama

Berita Popular


Penerbit : PT. Surya Alam Sakti
SIUP : 15/16.08/SIUP/PB/IX/2004
Akte Pendirian :
No. 107 Tgl 21 Pebruari 2001
Tanggal Terbit Perdana :
11 Juni 2007

Pimpinan Umum/Penanggung Jawab :
Sabirin HA Syukran Nafis
Pemimpin Perusahaan:
Rahmat
Pendiri :
Sabirin HA Syukran Nafis

Redaksi/TU : Jl.Simpang Tiga Tangki Hijau No.21 Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571 Telp (0526) 2700825

Pemimpin Redaksi :
Sabirin HA Syukran Nafis
Wakil Pimpinan Redaksi :
Rosidi HS
Redaksi :
Sabirin HA Syukran Nafis, Hiviannoor, Fahri Ansar Basri, M Jaya Mahliandi,Rosidi HS, Gt. Suriansyah, Sri Mulyani, Fahmi Yahya, Andi Ampa Elung, Nanang Hariadi, Achmad Juhriansyah, Mahliandi, M Jaya, Fauzi Rahman, Pahrul, Budi Irawan, Sigit Permana, Munawir.

Manager Iklan dan Sirkulasi :
Suwarto SE
Manager Keuangan :
Fitrian Noor
Bagian Penagihan :
Suwarto SE
Layouter/Design Grafis :
Rahmat TG
Tim Pracetak dan Cetak :
Abdullah

Perwakilan Banjarmain :
Rosidi HS
Jl. Karya Sabumi II No.2 RT.17 Kompplek Kayu Tangi II Banjarmasin Telp.(0511) 3305331.

Kelompok Kerja :
PERCETAKAN MEDIA PUTERA MANDIRI
Jl. Simpang Tiga Tangki Hijau No.21 Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571 Telepon : (0526) 2700825
Isi diluar tanggung jawab percetakan


STOP PERS

Wartawan Metro7 dilengkapi dengan Kartu Pers dan Surat Tugas, serta tercantum didalam BOX REDAKSI.
Apabila ada yang mengaku sebagai wartawan Koran Metro7, MASYARAKAT WAJIB untuk menanyakannya identitasnya. Dan apabila tidak ada termuat didalam BOX REDAKSI maka segera melapor kepada PIHAK BERWAJIB.
Terima kasih.

TTD :Redaksi

Enam Terdakwa Bansos Bebas

Banjarmasin - Enam terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial tahun 2010 pada Biro Kesra pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan senilai Rp27,5 miliar divonis bebas.
Keenam terdakwa divonis bebas oleh Majelis Hakim dalam sidang pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin, Senin,karena dinilai tidak bersalah.
Keenam terdakwa itu mantan pejabat dan karyawan pada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) masing-masing mantan Sekdaprov HM Muchlis Gafuri, mantan Asisten II Setdaprov setempat H Fitri Rifanie.
Selain itu, dua mantan Karo Kesra masing-masing H Anang Bahranie, serta H Fauzan Saleh (Wakil Bupati Banjar, Kalsel). Kemudian mantan staf Bendahara Biro Kesra tersebut masing-masing Sarmili dan Mahliana.
Para Majelis Hakim dalam pernyataannya memberikan putusan lepas kepada para terdakwa atau disebutkan dalam hukum istilah "onslag van recht vervolging", yang artinya segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi tidak memiliki unsur pidana.
Oleh karena itu, para Majelis Hakim juga meminta nama dan harkat martabat para terdakwa harus dikembalikan dengan baik, dan biaya persidangan harus ditanggung negara. Majlis Hakim juga memerintahkan para terdakwa yang dinyatakan tidak bersalah ini harus dibebaskan dari penjara.
Atas keputusan Majelis Hakim tersebut, para terdakwa terlihat sangat gembira, bahkan ada yang menumpahkan kegembiraan itu dengan menangis dan sujud syukur.
Begitu pula semua pengunjung sidang yang rata-rata keluarga terdakwa juga bergembira, bahkan tidak henti-hentinya meneriakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Pembacaan putusan sidang kasus dugaan korupsi Bansos yang juga melibatkan anggota DPRD Kalsel itu secara maraton, yakni satu persatu terdakwa menjalani sidang, bukan bersamaan.
Sidang dimulai dari terdakwa Fitri Rifani, dia dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yakni hukuman 2,6 tahun penjara denda Rp200 juta atau subsider enam bulan penjara. Kemudian Muchlis Gafuri juga dibebaskan dalam tuntutan yang sama dengan Fitri Rifani.
Keduanya meminta nama baik mereka dikembalikan. "Kami meminta nama baik kami dikembalikan," ujar Muchlis Gafuri. Hal senada juga diungkapkan pengacara Fikri Chairuman untuk klainnya Fitri Rifani.
Sementara kebebasan Mahliana lebih dramatis ditumpahkannya. Terdakwa satu-satunya perempuan itu melakukan sujud sukur dengan derai air mata di lantai ruang sidang karena dibebaskan dari tuntutan JPU, yakni hukuman 3,5 tahun penjara, denda Rp50 juta atau subsider enam bulan penjara dan wajib mengganti kerugian negara Rp3,5 miliar atau subsider 1,5 tahun.
Sang pengacaranya Ernawati SH menyambut baik putusan bagi klainnya Mahliana tersebut. "Kita mengacungi jempol bagi Majlis Hakim yang memiliki hati nurani dalam memutuskan kebebasan klain saya," ucapnya, juga berlinang air mata.
Di persidangan lain, kebebasan Anang Bakhranie disambut derai air mata para karabatnya, bahkan ada yang sampai pingsan. Anang Bakhranie dibebaskan dari tunturan JPU, yakni hukuman lima tahun penjara, denda Rp50 juta atau subsider enam bulan penjara, dan wajib mengganti kerugian negara Rp12 miliar lebih atau subsider dua tahun penjara.
Saat keluar sidang, Anang Bakhranie tidak berbicara hanya tersenyum simpul dan menyalami semuanya.
Yang lebih menghebohkan saat dibebaskannya terdakwa Fauzan Saleh yang merupakan Wakil Bupati dari tuntutan JPU, yakni hukuman lima tahun penjara dan denda Rp50 juta atau subsider enam bulan penjara, ditambah wajib mengembalikan kerugian negara Rp1,4 miliar atau subsider 1,6 tahun penjara.
Wakil Bupati Banjar itu tidak henti-hentinya berdoa dengan mengangkat tangan seraya menangis, para pendukunya pun berebut memeluknya, bahkan suara takbir tak henti-hentinya mereka kumandangkan.
Sedangkan Sarmili yang menjalani sidang di sesi trakhir dari semuanya nampak tenang, sebab lima temannya sudah dibebaskan, dan kebebasannya dari tuntutan JPU, yakni hukuman 3,6 tahun penjara, denda Rp50 juta atau subsider enam bulan penjara, dan wajib mengganti kerugian negara Rp9 miliar lebih atau subsider 1,6 tahun, akhirnya dia dapatkan.
Para terdakwa dinyatakan Majelis Hakim tidak melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak pidana korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi, juncto Pasal 18 undang-undang tindak pidana korupsi, sebagaimana didakwakan para JPU.
Majelis Hakim Tipikor PN Banjarmasin yang menangani kasus korupsi bansos ini, Fery Sormen SH, Dr Muhammad Agus Salim, Darsono Syarif SH, Tongani SH, Dana Hanura SH, Cris Fajar SH, Mardiantors SH, dan Akhmad Jainul.(Metro7/Juh)


19.35 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Jaksa Ajukan Kasasi, Kasus Bansos

Banjarmasin - Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) dengan enam terdakwa yang telah divonis bebas oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, segera mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
”Kami diberi waktu selama 14 hari untuk pikir-pikir tapi sebelum waktu itu berakhir kami akan mengajukan upaya hukum kasasi,” kata Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalsel, Erwan Suwarna.
Ia mengatakan, enam terdakwa kasus dana bantuan sosial itu memang melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam sidang tersebut.
Namun pada agenda sidang terakhir pembacaan putusan, Jaksa Penuntut Umum sempat terkejut enam terdakwa mendapatkan putusan Ontslag Van Rechtsvervolging yang artinya lepas dari segala tuntutan hukum.
Dijelaskannya, putusan hakim tersebut menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana artinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tapi perbuatannya tidak merupakan suatu tindak pidana.
”Sekali lagi saya katakan Jaksa akan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung terhadap keenam terdakwa kasus Bansos tersebut, dan ini merupakan upaya hukum kami,” tuturnya.
Untuk diketahui, enam terdakwa dugaan korupsi dana bansos yang telah divonis bebas itu diketahui bernama Mantan Sekda Provinsi Kalsel Muchlis Gapfuri, Mantan Asisten II Provinsi Kalsel Fitri Rifani, dua Mantan Kabiro Kesra Provinsi Kalsel H Fauzan Saleh (Wakil Bupati Banjar saat ini) dan Anang Bakhranie serta dua Mantan Staf Biro Kesra Kalsel Sarmili dan Mahliana.
Saat ini keenam terdakwa dana bansos tersebut sudah dilakukan pembebasan dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Teluk Dalam Banjarmasin, karena sebelumnya mereka semua dilakukan penahanan oleh tim penyidik dari Kejaksaan Tinggi Kalsel.(Metro7/Juh)
19.35 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Pencanangan Perbaikan Jaringan Irigasi Di Desa Sungai Danau

BATULICIN – Program pencanangan perbaikan jaringan  irigasi di Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan di Desa Sungai Danau Kecamatan Satui, Selasa (20/1) kemarin.
Pencanangan perbaikan jaringan irigasi tersebut dapat terlaksana dengan adanya kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan bersama dengan KODIM 1022 Tanah Bumbu dan didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum Tanah Bumbu.
Peletakan batu pertama pencanangan jaringan irigasi di Desa Sungai Danau ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir. H. Riduan dan oleh Kasdim 1022 Tanbu Mayor Eko Budiono.
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Tanbu, Abdul Karim,MM mengatakan pencanangan perbaikan jaringan irigasi di Desa Sungai Danau merupakan rangkaian dari program nasional Kementerian Pertanian  bekerjasama dengan TNI yang dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.
“Pencanangan ini merupakan rangkaian dari pencanangan secara nasional yang dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Dan untuk didaerah, Kabupaten Tanah Bumbu juga ikut melaksanakan program serentak itu di Desa Sungai Danau,” Kata Abdul Karim.
Menurut Abdul Karim, kegiatan pencanangan perbaikan jaringan irigasi merupakan langkah awal dari kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan KODIM 1022 Tanah Bumbu yang kemudian akan dilanjutkan lagi dengan program lainnya seperti  optimalisasi lahan, GPPTT, penerapan gerakan tanam serentak  dengan tekhnologi pertanian, pembentukan brigade olah tanah, olah tanam, pengendalian orgasme pengganggu tanaman (hama), brigade panen, dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian beserta optimalisasi program pasca panen.
Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming dalam sambutannya yang dibacakan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Ir. H. Riduan menyambut baik dengan dilaksanakannya kerjasama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan TNI dibidang ketahanan pangan.
Diharapkan dengan adanya kerjasama tersebut target swasembada ketahanan pangan ditahun 2017 dapat tercapai. Terlebih untuk Kabupaten Tanah Bumbu yang menargetkan pada tahun 2015 sudah swasembada beras. Dan diikuti pada tahun 2016 tanah bumbu menargetkan swasembada kedelai serta 2017 tanah bumbu swasmbada jagung.
Dengan tersedianya jaringan irigasi dan ditunjang dengan ketersediaan pupuk, bibit benih, alsintan, ketersediaan lahan, perubahan prilaku petani dan aparat pertanian maka target swasembada dapat tercapai khususnya swasembada beras ditahun 2015 dengan target produksi 130.000 ton GKG/Tahun.
Pencanangan perbaikan jaringan irigasi di Desa Sungai Danau dihadiri Kasdim 1022 Tanbu Mayor Eko Budiono beserta Danramil dan Babinsa, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan H. Riduan, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamaluddin Taher, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tanah Bumbu H. Rahmad, Kepala Badan Penyuluh Pertanian Peternakan Perikanan Perkebunan dan Kehutanan Tanah Bumbu  H. Mustaing, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanah Bumbu  Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tanah Bumbu Andi Hasdar, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tanah Bumbu Hanif Faisol Nurrofiq, Camat Satui H. Setia Budi, Kades Sungai Danau, Muspika, Gapoktan, Poktan, Mantri Tani, dan PPL. (relhum)
19.35 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Oknum Mahasiswa Terlibat Sindikat Pemalsu STNK dan Notice Pajak

Banjarmasin - Surya Adiyatma (21) mahasiswa jurusan TI disalah satu Perguruan Tinggi Swasta di Banjarmasin terlibat dengan sindikat pembuatan STNK dan Notice Pajak Kendaraan Bermotor.
Ditangkapnya warga Sultan Adam Banjarmasin Utara ini, setelah melakukan penangkapan terhadap empat rekannya yang lain.
Empat orang diantara sindikat tersebut adalah pamannya sendiri yakni Heriyadi alias Heri (36) warga Sultan Adam, dan 3 rekannya Adriansyah alias Utut warga Gambut (40) dan Sahid Rahmadi (38) warga Gambut Komplek Sejahtera  serta Ramlan alias Raram (49 warga Malintang, Kabupaten Banjar.
Bersama itu petugas mendapatkan barang bukti berupa Printer dan Laptop serta 234 notice R2 dan R4 36 serta sebanyak 18 STNK R2 dan 6 lembar STNK R4 ditambah 15 buah motor.
Kapolsek Banjarmasin Barat Kompol Wendi Otneil S mengungkapkan mereka adalah sindikat pembuatan STNK dan notice palsu baik itu motor R2 atau R4. Pelaku ditangkap secara bergiliran, yang bermula dari Adriansyah.
Tugas mereka mempunyai peran masing-masing, namun Surya perannya sangat diperlukan oleh sindikat ini karena dia yang mendesainnya.
“Surya sebagai desainernya. Sedangkan pembuat hologram Raram, ini modus baru dilakukan para pelaku kejahatan,”kata Wendi.
Menurut Wendi sepintas surat-surat yang dibuat para pelaku memang kelihatan asli. Namun untuk membedakan harus melalui penglihatan yang serius terlihat dari hologramnya dan membandingkan kertasnya dengan yang asli.
“Kertas yang asli tidak mudah luntur bila terkena air dan hologramnya juga tidak bisa dibuka kalau dengan cara digesek. Hati-hati kepada masyarakat dengan pembelian motor baik R2 dan R4,”pesan Wendi Otniel.
Dihadapan petugas Surya mengaku memiliki keahlian tersebut semenjak ia SMA. Berawal hanya memilik keahlian mengedit foto, dan setelah dirinya mengemban mahasiswa jurusan TI, keahlian untuk mengedit atau mendesain apapun ilmunya bertambah.
“Waktu itu om Hery awalnya yang menyuruh untuk membuat Desain  dan memprint, akhirnya menjadi bisnis. Satu lembar notice R2 dihargai 25ribu dan Rp50ribu untuk mobil saya dapat keuntungan kalau diminta membuatkan,”katanya.
Sedangkan hasil dari mendesain STNK dan Notice palsu itu dirinya gunakan untuk membayar uang kuliah dan keperluan belanja sehari-hari.
“Saya buat desainnya dan memprint, sedangkan Raram yang buat hologram, lalu om Hery dan Sahid serta Adriansyah sebagai pemasarnya,”ucap Surya.(tim)
19.34 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Jaringan Penjual Kupu HSU Diringkus

AMUNTAI - Anggota kepolisian Mapolres Kabupaten Hulu Sungai Utara ringkus tersangka tindak pidana perjudian,di antaranya judi kopun putih (Kopu) diberbagai lokasi berbeda,
Kapolres HSU AKBP H.Didik Mulyanto, SIK,SH mengatakan pada hari Selasa,(20/1), untuk mengungkap sesuatu yang berlawanan dengan hukum diwilayahnya, pihaknya  melakukan bermacam-macam cara mengumpulkan informasi dari masyarakat, terutama terkait judi kopu.
Dari penggerebekan  anggota Mapolres HSU berhasil membekuk empat pengumpul kopu berinisial FL  warga Jl. Langga Maya Rt 06 nomor 17 Desa Sugai Sandung Kecamatan Sungai pandan,
Tertangkap tangan menjual kopu lewat sms,
Disamping FL juga di amankan M di Desa Palampitan Hilir, H (31) di Desa Tangga Ulin Hilir dirumah kontarakannya, berasal dari warga Kelurahan AntasarI tepatnya di jalan.Angsoka Rt 03.
Ketiga tersangka kini mendekam dibalik jeruji besi guna menjalani proses hukum,Sedangkan F perempuan (38) Warga Desa Hulu pasar statusnya tahanan kota, karena ada jaminan dari orang tuanya tidak akan menlarikan diri,ditambah f memiliki bayi,
Kemudian,dari tangan H dan F ditemukan barang bukti berupa rekap angka,serta uang tunai Rp.120.000,untuk semua penjual kopu diancam pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, dengan denda sebanyak Rp.25 juta. (metro7/awir).
19.34 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

DPRD Bentuk Pansus, Terkait Dengan Hasil Temuan BPK- RI Kalteng

TAMIANG LAYANG- Sesuai dengan LHP atas pengelolaan dan pertanggung jawaban tentang belanja daerah tahun anggaran 2014 pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur, telah diterima oleh DPRD Bartim pada tanggal 8 Januari 2015 kemarin. maka dari itu lah untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 21 ayat (1) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara Junto pasal 5 ayat (1).
 “Yaitu peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan dan pasal 65 ayat (4) peraturan DPRD Bartim nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Bartim, dinilai perlu untuk membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membahas LHP atas pengelolaan dan pertanggung jawaban belanja daerah tahun anggaran 2014,”jelas Bro .
Maka memperhatikan surat masing-masing fraksi tentang pembentukan Pansus LHP BPK RI dan beserta keanggotanya, atas pengelolaan dan pertanggung jawaban belanja daerah tahun anggaran 2014, pada pemerintah Kabupaten Bartim. dengan susunan keanggotaan Pansus yaitu Ketua H. Cilikman Jakri dari fraksi Partai Demokrat , Wakil ketua Gomelson L.Bayan dari fraksi partai Golkar, sekretaris Adolina Sendol dari fraksi Hanura dan susunan anggota ada 7 orang.
“Panitia khusus juga mempeunyai tugas yaitu melakukan pembahasan bersama dengan pemerintah daerah mengenai hasil temuan berdasarkan LHP BPK- RI tahun anggaran 2014, merumuskan langkah-langkah strategis penyelesaian LHP BPK- RI sesuai batas waktu yang telah ditentukan Serta melakukan konsultasi dengan BPK-RI perwakilan Kalteng jika ada hal-hal yang belum jelas dan meminta BPK-RI perwakilan Kalteng untuk melakukan pemeriksaan lanjutan dalam hal menemukan aspek tertentu atau temuan di SKPD yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut,”ucap ketua DPRD Bartim Broelalano.
Selain itu ketua Pansus LHP BPK- RI. H. Cilikman Jakri ketika ditemui Metro7 dikantornya mengatakan pembentukan panitia khusus (Pansus) ini bertujuan untuk menjadi penengah dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terhadap belanja uang negara, dalam pengelolaan serta pertanggung jawaban belanja daerah pada tahun anggaran  2014, karena menurut BPK RI Perwakilan Kalteng ada ditemukan selisih anggaran belanja yang dinilai tidak wajar dalam peruntukannya, rapat pembentukan pansus pun digelar di aula DPRD Bartim, senin (19/01).
 Cilik juga menambahkan, pembentukan Pansus tersebut, oleh DPRD Bartim merupakan jalan tengah terhadap temuan BPK RI. atas belanja daerah yang tidak sesuai dengan pertanggung jawaban yang dicairkan untuk pembelian suatu barang/jasa maupun paket suatu pekerjaan fisik yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 tadi.
“Kami juga akan melakukan peninjauan kembali terhadap setiap pembelian barang maupun paket pekerjaan yang mengakibatkan terjadinya temuan BPK. RI Perwakilan Kalteng, maka dari itu lah hasil temuan BPK tersebut, akan kita singkronkan sesuai dengan peruntukanya,”jelas Cilikman.
Oleh sebab itu lah DPRD Bartim dalam waktu segera telah melakukan pembentukan Pansus LHP BPK RI perwakilan Kalteng, supaya mendapat kejelasan tentang belanja daerah yang menjadi temuan BPK RI, karena ada selisih persi dari pemerintah daerah dengan temuan BPK , pungkas Cilikman Jakri. (Ali/Uji/Metro7)
19.34 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Blok Pasar Beras Diresmikan Bupati Resmikan Blok Pasar Beras

KANDANGAN - Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar Kandangan,  Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melakukan rehabalitasi  blok  pasar beras yang ada di Kawasan Losbatu Kandangan.
Sebagai tanda dimulainya pengoperasian, Bupati HSS H Achmad Fikry Senin (19/1) langsung turun kelapangan untuk meresmikan penggunaanya. Peresmian ini, juga dihadiri oleh Ketua DPRD HSS Syamsuri Arsad dan Wakil Bupati H Ardiansyah S Hut beserta Sekretaris Daerah (Sekda) HM Ideham.
 Tidak itu saja, beberapa kepala SKPD dan para pedagang beras yang ada di pasar juga turut hadir dalam peresmian tersebut.
Kepala Dinas Perindustrian Perdangan dan UKM Kabupaten HSS Sasmi Rifani, dalam laporannya mengatakan, pembangunan pasar merupakan upaya pemerintah daerah untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada di HSS. Tujuannya adalah untuk menjadikan pasar tradisional yang lebih berkualitas dan nyaman serta aman dikunjungi oleh masyarakat.
Menurut Sasmi Rifani, dana yang digunakan berasal dari APBD tahun 2014  sebesar Rp. 1,696.951.000 dengan rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 1,541.773.000 dan APBD Rp 154.178.000. Dengan dana tersebut, pemerintah daerah berhasil membangun sebanyak 51 buah kios sesuai jumlah pedagang yang ada.
Bupati Achmad Fikry dalam sambutannya mengatakan, pasar blok beras ini direhab untuk membuat lebih nyaman dari sebelumnya. Dulu, kata bupati, pasar blok beras ini keadaannya tertutup, namun sekarang bangunannya sudah terbuka, sehingga memudahkan bagi pembeli dan pedagang untuk melakukan transaksi.
“ Saya berharap, bangunan baru ini dapat diisi oleh pedangang, dan aula ini bisa digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat,” ujarnya.
Dalam sambutannya ini Achmad Fikry mengatakan, para pedagang harus bisa menjaga kebersihan lingkungan pasar, sehinga pasar bisa terlihat bersih dan tertata rapi. (metro7/fit)
19.34 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Redaksi Metro7 : 0526 2700825 | Email : redaksi@metro7.co.id
Bagian Iklan|Sirkulasi : Suwarto SE 0852 4845 7878