Utama

Berita Popular


Penerbit : PT. Surya Alam Sakti
SIUP : 15/16.08/SIUP/PB/IX/2004
Akte Pendirian :
No. 107 Tgl 21 Pebruari 2001
Tanggal Terbit Perdana :
11 Juni 2007

Pimpinan Umum/Penanggung Jawab :
Sabirin HA Syukran Nafis
Pemimpin Perusahaan:
Rahmat
Pendiri :
Sabirin HA Syukran Nafis

Redaksi/TU : Jl.Simpang Tiga Tangki Hijau No.21 Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571 Telp (0526) 2700825

Pemimpin Redaksi :
Sabirin HA Syukran Nafis
Wakil Pimpinan Redaksi :
Rosidi HS
Redaksi :
Sabirin HA Syukran Nafis, Hiviannoor, Fahri Ansar Basri, M Jaya Mahliandi,Rosidi HS, Gt. Suriansyah, Sri Mulyani, Fahmi Yahya, Andi Ampa Elung, Nanang Hariadi, Achmad Juhriansyah, Mahliandi, M Jaya, Fauzi Rahman, Pahrul, Budi Irawan, Sigit Permana, Munawir.

Manager Iklan dan Sirkulasi :
Suwarto SE
Manager Keuangan :
Fitrian Noor
Bagian Penagihan :
Suwarto SE
Layouter/Design Grafis :
Rahmat TG
Tim Pracetak dan Cetak :
Abdullah

Perwakilan Banjarmain :
Rosidi HS
Jl. Karya Sabumi II No.2 RT.17 Kompplek Kayu Tangi II Banjarmasin Telp.(0511) 3305331.

Kelompok Kerja :
PERCETAKAN MEDIA PUTERA MANDIRI
Jl. Simpang Tiga Tangki Hijau No.21 Murung Pudak, Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan 71571 Telepon : (0526) 2700825
Isi diluar tanggung jawab percetakan


STOP PERS

Wartawan Metro7 dilengkapi dengan Kartu Pers dan Surat Tugas, serta tercantum didalam BOX REDAKSI.
Apabila ada yang mengaku sebagai wartawan Koran Metro7, MASYARAKAT WAJIB untuk menanyakannya identitasnya. Dan apabila tidak ada termuat didalam BOX REDAKSI maka segera melapor kepada PIHAK BERWAJIB.
Terima kasih.

TTD :Redaksi

Batola Masih Kekurangan 500 Guru

MARABAHAN - Sebanyak 271 orang guru tingkat sekolah dasar di Lingkup Pemkab Batola dilantik menjadi kepala sekolah. Pelantikan yang dilaksanakan di Aula Disdik Kabupaten Batola itu, dilakukan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Batola Ir H Supriyono.
Menurut Supriyono, para kepala sekolah yang baru saja dilantik hendaknya bisa menerapkan 5 instruksi bupati. Intruksi orang nomor satu di Bumi Ije Jela tersebut, katanya, hendaknya dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh ASN di Pemkab Batola.
 “Salah satu instruksi bupati tersebut adalah tingkatkan kopetensi sebagai ASN. Jadi peningkatan kopetensi itu untuk tugas keseharian dengan menggunakan teknologi yang ada. Ini yang jadi tuntutan kompetensi ASN,” ujarnya saat membuka sambutan tersebut.
 Selain itu, Sekda juga meminta para ASN dan kepala sekolah yang baru dilantik untuk menerapkan 5 langkah yang masuk dalam bagian instruksi bupati, diantaranya adalah teguhkan diri sesuai profesi, tertib dan cermat dalam bekerja. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batola Sumarji mengatakan, pelantikan yang dilaksanakan jajarannya itu adalah kegiatan yang keempat kalinya dalam tahun 2016 ini.
 “Untuk pelantikan kepala sekolah SD ini dilaksanakan dua tahap selama dua hari. Untuk hari pertama jumlah kepala sekolah yang kami lantik sekitar 128 orang, sisanya pada hari kedua karena lokasi untuk pelantikan tidak cukup, maka kami laksanaka dua tahap,” ujarnya.
Dijelaskannya lagi, pelantikan para pimpinan tingkat sekolah dasar ini, dilakukan berdasarkan Permendagri dan Peraturan Bupati Batola. Salah satu point dalam Perbub itu adalah mengatur masa jabatan Kepsek yakni hanya sekitar 4 tahun.
Setelah empat tahun bertugas, lanjutnya, kinerja Kepsek akan dinilai apakah masih layak untuk melanjutkan tugasnya sebagai Kepsek atau tidak. “Kalau nilainya tidak memenuhi syarat maka dia tidak bisa dilantik kembali menjadi kepsek,” terangnya.
Diharapkan, para kepala sekokah yang baru dilantik untuk selalu meningkatkan kopetensi dirinya, sehingga ketika dilaksanakan penilaian kinerja, para kepala sekolah tersebut bisa mendapatkan nilai layak untuk tetap menjadi kepala sekolah.
“Kalau kinerjanya bagus bisa diperpanjang, tapi kalau jelek akan diturunkan lagi. Kalau mendapatkan nilai C tidak bisa melanjutkan jadi kepala sekolah, minuman B. Tapi kalau sudah 2 periode nilainya harus A, untuk bisa menjadi kepala sekolah,”jelasnya.
 Ditempat yang sama, Kabid Sekolah Dasar, Disdik Kabupaten Batola Gusti Ruspandi menyatakan, sampai tahun 2016 ini Pemkab Batola masih banyak memerlukan tenaga guru. Untuk menutupi kekurangan tersebut, diharapkan, pemerintah bisa segera mengalokasikan formasi guru untuk Pemkab Batola.
 “Jumlah guru pensiun dan meninggal 71 orang. Saat ini kita kekurangan guru 500 orang. Di tahun 2016, mudah-mudahan ada penerimaan untuk formasi guru yang diberikan pusat, sehingga kita dapat meminimalisir kekurangan tenaga pengajar,” pungkasnya. (metro7/humpro- batola)
10.41 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Puluhan Kasur Lokalisasi Dimusnahkan

 BATULICIN – Jumat (20/5) malam, Puluhan Tim Gabungan terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tanah Bumbu (Kab. Tanbu) bersama Polres Tanbu, Koramil Satui, Polsek Satui, Pemerintah Kecamatan Satui, dan Dinas Tatabangunan dan Kebersihan Tanbu menggelar operasi penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK). Operasi penertiban PSK dilakukan di Lokalisasi Pal-Palan Satui. 
Kepala Satpol PP Tanbu, Herlambang, mengatakan penertiban kali ini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta memastikan tidak adanya aktifitas lagi di lokalisasi Pal-palan Satui.
 “Target penertiban  yaitu wisma  yang masih beroperasi, keberadaan mucikari, dan PSK. Dari hasil giat penertiban tersebut tidak ditemukan mucikari dan PSK di Lokasi Pal-palan Satui,” Ujarnya.
Meski tidak ditemukannya aktifitas prostitusi, mucikari maupun PSK, namun tim gabungan tetap mengangkut kasur, lemari, dan tong air di lokasi wisma tersebut yang biasa digunakan untuk mesum.
Diangkutnya puluhan kasur, lemari, dan tong air tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi agar tidak ada lagi aktifitas mesum di lokasi Pal-palan Satui.   
“Hasil giat penertiban diangkut sebanyak 37 kasur, 10 lemari, dan 12 tong air. Sedangkan mucikari dan PSK tidak ada,” ujar Herlambang seraya mengatakan sebanyak 4 truk sampah digunakan untuk mengangkut hasil giat penertiban PSK ke  Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dan kemudian di musnahkan.  (metro7/relhum)
10.41 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Siapkan Lahan PDAM Muara Uya

Kasubag pemerintahan umum Tapem Tabalong, H.Fahrudim S.Sos,MA
TANJUNG - Tahun anggaran 2016 ini melalui Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah kabupaten Tabalong, disiapkan lokasi pembangunan unit tempat pengambilan air baku (intake) di desa Simpung Layung kecamatan Muara Uya.
Kesepakatan bersama antara pemilik tanah dengan pihak Tapem untuk pelaksanaan pembangunan unit tempat pengambilan air baku yang akan menyediakan air baku untuk pengolahan air bersih di instalasi pengelahan air PDAM kecamatan Muara Uya dan kecamatan Jaro sudah mulai dikerjakan.
Proyek pembangunan tempat pengambilan air baku ini nantinya akan berimplikasi terhadap kepentingan masyarakat di dua kecamatan wilayah utara dalam kebutuhan air bersih.
Hal tersebut dijelaskan Kasubag Pemerintahan Umum pada bagian Tata Pemerintahan kabupaten Tabalong H.Fahrudin kepada awak Metro7, Kamis (26/05) di ruang kerjanya.
H.Fahrudin menambahkan untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan kepentingan umum, pihaknya mengikuti schedule atau agenda tahapan yang akan dilakukan.
“Insya Allah tahun anggaran semua target bisa terealisasi,” katanya.
 Disebutnya ada dua agenda tahun anggaran 2016 untuk pengadaan tanah dalam skala besar yaitu untuk pengadaan tanah jalan Tanjung-Kelua dan pembangunan sport center, dalam hal untuk pengadaan tanah skala besar ini tentu memerlukan koordinasi yang intensif dengan dinas/leading sektor terkait seperti untuk pembangunan jalan Tanjung-Kelua koordinasinya dengan Dinas Pekerjaan Umum.
Sedangkan untuk pembangunan sport center koordinasinya dengan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga termasuk juga dengan pihak badan pertanahan negara (BPN) setempat termasuk juga dengan pihak pemerintah propinsi, sedangkan didalam pendampingan untuk pengadaan tanah dilakukan oleh pihak kejaksaan. “Jadi setiap kegiatan pengadaan tanah dilakukan secara transparansi,” terang H.Fahrudin. (metro7/via)
10.40 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Bantuan Kematian Ada di Dinsosnaker

H.Syasuddin SH
Kabid Capil Disduk capil Tabalong
TANJUNG Dana santunan kematian bagi warga Tabalong yang selama ini dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) akan diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker).
Diketahui bahwa selama ini setiap warga Tabalong yang meninggal dunia akan mendapatkan santunan sebesar Rp 1 juta. Setiap warga Tabalong yang meninggal dunia, keluarga atau ahli warisnya membuat laporan kematian ke Disduk Capil dengan menunjukan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan santuan kematian bagi keluarga ahli warisnya. Dana bantuan santunan kematian untuk membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan, namun untuk mulai tahun 2016 ini pengelolaan dana santunan kematian akan diserahkan kepada Dinsosnaker.
Kepala Disduk Capil H.Suryanadie saat dikonfirmasi awak Metro7 melalui Kabid Capil H.Syamsuddin di ruang kerjanya Selasa (24/05) tadi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat bersama sekretaris daerah baru-baru tadi dijelaskan sekarang ada peraturan baru dan petunjuk yang mengatakan bahwa bantuan santunan uang kematian itu lebih tepat dikelola oleh Dinsosnaker.
Sebab, bantuan yang terkait dengan bantuan sosial, dan untuk triwulan pertama tahun 2016 ini santunan kematian bagi warga Tabalong yang laporannya telah masuk tinggal menunggu proses pencairan, jadi pemberian santunan diserahkan per triwulan, sedangkan besaran uang santunan kematian yang dulu sebesar Rp1 juta, di tahun 2016 ini akan dinaikan menjadi Rp.1.250 juta, dengan pengalihan kewenangan pemberian dana santunan kematian dari Disduk Capil ke Dinsosnaker, maka pihak Disduk Capil hanya memberikan surat keterangan akte kematian yang selanjutnya data kematian tersebut diserahkan ke Dinsosnaker untuk proses pemberian santunan.
Kepala Dinsosnaker kabupaten Tabalong H.Yuhani saat dikonfirmasi Metro7 via handphone selulernya mengatakan baru saja menerima informasi akan pelimpahan pemberian santunan kematian, namun ia mengakui rencana pelimpahan tersebut tentu pihaknya akan menyiapkan perangkat-perangkatnya termasuk blanko-blanko administrasinya.
H.Yuhani menambahkan kalau dana bantuan santunan kematian pengelolaannya dilakukan Dinsosnaker maka yang akan mendapatkan santunan kematian adalah warga Tabalong yang termasuk warga miskin saja, kedepan lanjutnya pengaturannya akan dirubah, bantuan tersebut tidak lagi diberikan per triwulan namun diupayakan prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama, satu minggu mudah-mudahan bisa diproses sejak surat laporan kematian disampaikan, mengingat dana santunan kematian tentu sangat diharapkan oleh keluarga atau ahli warisnya.
Sementara itu Sekda Tabalong H.Abdul Muthalib Sangaji ketika dikonfirmasi Metro7 di hari yang sama mengatakan dana santunan kematian merupakan dana bantuan sosial (Bansos), semua dana bansos untuk bantuan masyarakat perorangan menjadi kewenangan dinas sosial, dimana dalam rangka perkembangan regulasi dan aturan dari pemerintah pusat, maka kita perlu menyesuaikan sehingga untuk data teknis berupa administrasi terkait kependudukan tetap saja dibuat oleh Disduk Capil sedangkan untuk proses bantuannya melalui Dinas Sosial yang memiliki data tentang jumlah warga miskin yang berhak menerima bansos.
Sesuai aturan bahwa untuk bansos bagi masyarakat perseorangan yang berkaitan dengan kesejahteraan menjadi wewenang Dinas Sosial selama itu kalau bansos diberikan kepada orang yang mampu makan akan kehilangan makna dan salah sasaran. (metro7/Via)
10.39 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Minta Kelola Dana BOS Sebaik-baiknya, Workshop Tata Kelola Dana BOS

TANJUNG - Sebagaimana diketahui bahwa keberadaan Dana Bantuan Operasional (BOS) sudah berlangsung selama beberapa tahun. Tidak hanya di kabupaten Tabalong, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan pendidikan dan mencerdaskan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945.
Pemerintah secara rutin memberikan dana bantuan operasional sekolah sebagai salah satu upaya untuk menjadikan pendidikan sebagai barang murah yang bisa diakses oleh semua anak-anak Indonesia. Dengan adanya bantuan, diharapkan tidak akan ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena alasan biaya.
Diharapkan dana BOS bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan system tata kelola yang juga sebaik-baiknya, sehingga sesuai dengan peruntukannya, tepat sasaran dan tujuan. Hindari kesalahan sekecil apapun didalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS tersebut, sebab banyak kasus yang akhirnya membawa pengelola dana BOS harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Itu semua tidak akan terjadi apabila kita mengelola dana amanah ini dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian sambutan tertulis Bupati Tabalong H.Anang Syakhfiani yang disampaikan Sekretaris Daerah H.Abdul Muthalib Sangaji saat membuka secara resmi kegiatan workshop tata kelola dana BOS SD, SMP, SMA/SMK 2016 dengan tema menuju sekolah berkualitas & berintegritas melalui tata kelola dana BOS yang profesional dan akuntabel” dengan menghadirkan pembicara sebagai narasumber dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Rusman Azmi, Lc,M.AG kegiatan yang dilaksanakan Selasa (24/05) itu bertempat di aula kantor Bappeda Tabalong.
Menurut penjelasan Ketua panitia pelaksana kegiatan workshop tata keloola dana BOS Rahmanuddin peserta yang mengikuti kegiatan berjumlah 140 orang terdiri kepala sekolah dan bendahara SD, SMP, SMA/SMK di wilayah UPT pendidikan kecamatan Tanjung, Tanta dan Murung Pudak. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara PGRI, Dinas Pendidikan kabupaten Tabalong dan Gramedia, Mengenta Media. (metro7/via)
10.38 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Pengabdian ke Masyarakat, Mahasiswa PTIK Kunjungi Tanbu



BATULICIN – Wakil Bupati Tanah Bumbu (Wabup Tanbu) H. Sudian Noor menerima kunjungan Mahasiswa Perguruan  Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) angkatan ke 68 dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, Selasa (24/5) di Kantor Bupati Tanbu, Gunung Tinggi Batulicin.
Sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Kab. Tanbu) juga ikut menyambut kedatangan Mahasiwa PTIK bersama rombongan. 
Diantara pejabat yang menyambut kedatangan mahasiswa PTIK yakni  Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu H. Said Akhmad, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat HM. Idjra’i, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Darmiadi, Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Sekretaris Dinas Pendidikan Abdul Latif, Pejabat di Bagian Pemerintahan dan Bagian Humas Setda Tanbu.
Kedatangan 12 Mahasiswa PTIK ke Tanbu di dampingi Wakapolres Tanbu Norhayat. Dikatakan Wakapolres, Mahasiswa PTIK akan melaksanakan pengabdian ke masyarakat selama enam hari dari tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan 28 Mei 2016. 
  Dalam kunjungannya ke Tanbu, Mahasiswa PTIK mengunjungi sejumlah sejumlah instansi pemerintahan seperti Pengadilan Negeri, Kodim,  Kejaksaan Negeri,  DPRD Tanbu, dan Kantor Bupati Tanah Bumbu.
Kedatangan Mahasiswa PTIK ke Kantor Bupati Tanah Bumbu dan bertemu dengan sejumlah pejabat untuk mengetahui sejauh mana sinergitas kemitraan antara Pemkab Tanbu dan Kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Wakil Bupati Tanbu H. Sudian Noor saat menerima kedatangan Mahasiswa PTIK di Kantor Bupati Tanbu mengatakan dengan kehadiran Mahasiswa PTIK ke Tanbu diharapkan semakin meningkatkan kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan Kepolisian serta meningkatkan ketertiban dan keamanan di masyarakat.
Hal senada juga dikatakan Sekda Tanbu H. Said Akhmad yang mengatakan  kerjasama yang harmonis dan saling bersinerginya antara pemerintah daerah dan kepolisian sangat penting artinya bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu mengingat ketertiban dan keamanan di masyarakat merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.
Dikatakan Sekda, Kabupaten Tanah Bumbu merupakan Kabupaten hasil pemekaran yang kini berusia 13 tahun. Luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu yakni 5.066 km2 atau 13 % dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
Berbagai persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dihadapi seperti konflik lahan dan tindakan criminal lainnya.
Untuk mencegah secara dini permasalahan, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu membuat kebijakan terkait keamanan dan ketertiban dengan membentuk Tim Terpadu. (metro7/relhum) 
10.37 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Tingkatkan Kesejahteraan Petani , Pemkab Tanbu - Bank Indonesia Jalin Kerjasama

Sekda Tanbu H. Said Akhmad saat membuka Diskusi Penetapan Program Kerja Sinergi Tahun 2016 Klester Padi Unggul di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan oleh KPw BI Prov Kalsel bersama Pemkab Tanbu melalui Bagian Perekonomian Setda Tanbu, Selasa (24/5) di Gunung Tinggi Batulicin.
BATULICIN -  Sektor pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu (Kab. Tanbu) sangat potensial untuk di kembangkan. Jika dikelola dengan baik, tentunya akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan petani di Bumi Bersujud.
Salah satu upaya Pemkab Tanbu untuk  meningkatkan kesejahteraan tersebut yaitu dengan menjalin kerjasama antara Pemkab Tanbu dengan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam Memorandum Of Understanding (MoU)  Pengembangan Klaster Padi Unggul di Tanah Bumbu. Kerjasama tersebut akan berlangsung selama Empat Tahun yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tanbu, H. Said Akhmad, mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengembangkan  sektor pertanian dan upaya untuk mensejahterakan petani.
Menurut Sekda, lahan pertanian di Tanbu tersedia luas. Bahkan sebagai dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian maka di buat tata ruang pertanian agar tidak beralih fungsi.
“Jumlah penduduk semakin bertambah dan pemukiman pun mengikuti. Jika tidak diawasi lahan pertanian akan beralih fungsi. Sehingga kedepannya akan mengancam ketersedian pangan khususnya padi,” ujar Sekda saat membuka Diskusi Penetapan Program Kerja Sinergi Tahun 2016 Klester Padi Unggul di Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu yang dilaksanakan oleh KPw BI Prov Kalsel bersama Pemkab Tanbu melalui Bagian Perekonomian Setda Tanbu, Selasa (24/5) di Gunung Tinggi Batulicin.
 Disisi lain, Sekda juga mengatakan Pemkab Tanbu juga menginginkan bukan hanya kerjasama sektor pertanian saja yang dilaksanakan tetapi kedepannya sektor peternakan diharapkan juga dapat dilirik oleh Bank Indonesia.
Seperti halnya sektor pertanian, jerami yang dihasilkan dari tanaman padi dapat juga dimanfaatkan untuk diolah menjadi bahan pangan untuk ternak sapi. Begitu pula sebaliknya, kotoran yang dihasilkan dari hewan ternak dapat pula diolah menjadi pupuk.
Sementara itu, Konsultan PUMKM KPw BI Provinsi Kalimantan Selatan, Untung Torang mengatakan MoU merupakan bentuk dukungan BI terhadap pengembangan sektor pertanian khususnya padi unggul di Kalimantan Selatan.
Untuk Tanbu, Klaster Padi Unggul sudah dilaksanakan sejak tahun 2013 yang lalu. Selama tiga tahun dari 2013, 2014, dan 2015 bentuk kerjasamanya yaitu merubah sistem pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Dengan berbagai penyaluran alsintan kepada kelompok tani.
Pada tahun 2016 sampai dengan 2019, kerjasama tersebut dalam rangka meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani di Bumi Bersujud.
Dalam diskusi antara Pemkab Tanbu, KPw BI Kalsel, dan Kelompok Tani di susunlah rencana program tahun 2016 yang meliputi kegiatan koordinasi singkronisasi program dengan dinas dan instansi terkait, penetapan poktan peserta kelester program pengembangan klaster padi unggulan, sosialisasi pelaksanaan program kerja sinergi pengembangan klaster padi unggul, inventarisasi lahan peserta klaster, sosailisasi program sertifikasi, pengukuran lahan, pengeluaran sertifikasi, akses peningkatan produksi melalui bantuan benih dan prasarana, pengendalian hama penyakit, pengembangan padi organic, pengembangan jalan usaha tani, pembinaan SDM, Fasilitasi dan Intermediasi Perbankan, Peningkatan Penanganan Pasca Panen, Penguatan Lembaga dan Pemasaran Produk, dan lainnya. (metro7/relhum) 
10.35 | 0 komentar | Baca Selanjutnya...

Redaksi Metro7 : 0526 2700825 | Email : redaksi@metro7.co.id
Bagian Iklan|Sirkulasi : Suwarto SE 0852 4845 7878