Menggugat Sistem Pilkada Langsung


Oleh: Karno Raditya

Manakah yang paling penting dalam demokrasi, prosesnya atau Outputnya? Keduanya sama-sama penting, karena output sangat ditentukan oleh proses. Tetapi untuk konteks Indonesia, jawabannya tergantung di zaman mana kita hidup.

Sekedar kilas balik, coba kita menengok kehidupan demokrasi zaman Bung Karno. Dengan sistem multi-partai, situasi politik zaman itu boleh dibilang tidak pernah stabil. Bahkan Bung Karno sendiri menjadi “korban” dari instabilitas politik.
Era demokrasi terpimpin di bawah kepemimpinan Soeharto, situasi politik di seluruh Negeri tampak adem-ayem. Tapi itu hanya di permukaan saja. Di bawah, ibarat api dalam sekam. Soeharto pun akhirnya “terlempar” dari sistem politik yang diciptakannya sendiri.
Saat ini, masa Reformasi sudah berjalan empat belas tahun lebih, dan kita kembali ke sistem multi-partai. Silahkan menjawab secara jujur: apakah situasi politik saat ini lebih baik dari era Orde Lama.
Di era Reformasi ini pula kita menerapkan pemilihan Presiden dan Kepala Daerah secara langsung. Penekanannya bukan pada siapa yang terpilih (output), tetapi bagaimana pemilihan dilakukan (proses). Selama tiga atau empat kali pemilihan Presiden di era reformasi ini, belum ada satu kali pun yang meninggalkan catatan bersih, tanpa noda-dosa.
Lebih-lebih Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada atau Pilkada). Banyak sekali catatan hitam yang mewarnai prosesnya, mulai dari money politics hingga bentrok antar-pendukung yang memakan banyak korban jiwa.
Tak heran jika kini banyak pihak yang menggugat sistem Pilkada, agar ditinjau ulang. Pilkada langsung yang ’mahal’ ini bukanlah demokrasi ideal yang kita impikan bersama. Pilkada langsung dengan cara politik uang sebenarnya tidak lebih dari sebuah ‘demokrasi teatrikal’, pseudo demokrasi atau facade democracy yang tidak banyak manfaatnya untuk perbaikan bangsa ke depan, karena tidak berkualitas.
Oleh karena itulah Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR) dan KPU perlu segera melakukan evaluasi dan moratorium Pilkada langsung. Bukannya justru memaksakan kehendak untuk ”kejar tayang”, hanya karena ingin membangun citra kepada dunia betapa demokratisnya sistem politik di negara kita.
Sekarang telah terlihat bahwa Pilkada langsung menghasilkan banyak ekses negatif. Maraknya politik uang misalnya, merupakan perluasan dari politik uang yang tadinya terbatas hanya di kalangan anggota DPRD, kini meluas di kalangan warga masyarakat pemilih, khususnya masyarakat miskin.
Premanisme Pilkada langsung di masa reformasi lebih parah dan lebih canggih serta melibatkan lebih banyak aktor pelaku dibanding dalam Pilkada dengan sistem perwakilan pada era Orde Baru. Yang lebih buruk dari itu adalah terjadinya konflik-konflik elit lokal yang merambat ke masyarakat, sehingga acapkali terjadi kekerasan. Masalah ini jarang sekali terjadi dalam sistem Pilkada melalui DPRD di era Orde Baru.
Namun yang lebih mengecewakan dari semua ekses negatif tersebut adalah kenyataan bahwa Pilkada langsung ternyata tidak secara otomatis menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas yang penuh dengan keteladanan dalam keseharian hidupnya, yang cakap dalam mengelola pemerintahan daerah dan telah terbukti hasil-hasil karya mereka.
Seperti kita ketahui, pemenang Pilkada langsung umumnya adalah figur-figur pengusaha atau orang-orang yang didukung uang dan Parpol-Parpol pengusung. Parpol-parpol pengusung pun mempunyai ’harga’ yang harus ’dibayar’ oleh kandidat. Kenapa uang begitu penting di sini adalah karena Pilkada langsung telah menjadi industri dan ’komoditas’ yang penuh dengan hitungan-hitungan transaksi ekonomi politik. Visi, misi dan program kandidat yang seharusnya menjadi pilihan utama para ’rational voters’, akhirnya hanya menjadi ’lips service’ belaka sekedar untuk memenuhi persyaratan prosedural formal.
Kapitalisasi Pilkada tersebut merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi untuk membangun demokrasi substantif di Indonesia dan sudah sepantasnya segera ’diluruskan’ kembali. Kegagalan pemerintah, KPU dan Bawaslu serta aparat penegak hukum untuk memastikan Pilkada langsung berjalan LUBER, JURDIL dan tanpa money politics, akan melahirkan penyakit apa yang saya sebut sebagai ’stress demokrasi’ (democrazy?).
Pilkada langsung dimulai pada Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memilih paket Bupati dan Wakil bupati.
Sejak saat itu, pelaksanaan Pilkada selalu menjadi sorotan, karena seringkali disertai berbagai persoalan rumit seperti kecurangan, dugaan penyimpangan dana bantuan sosial, hingga sengketa terhadap hasil.
Pilkada secara tidak langsung melalui DPRD mungkin perlu dikaji kembali sebagai salah satu alternatif. Pilkada melalui perwakilan DPRD menurut saya merupakan pilihan rasional di tengah-tengah situasi yang ”berisik’ akibat dari ’politik sebagai panglima’ yang mengakibatkan terbengkelainya pembangunan ekonomi sekarang ini.
Bukankah di era reformasi dan demokratisasi saat ini, DPRD sudah lebih mudah dikontrol oleh publik karena masyarakat sudah bebas berorganisasi dan berekspresi, media massa yang kritis dapat ikut mengontrol, didukung kemajuan teknologi informasi  yang semakin memasyarakat.
Dengan cara itu, triliunan rupiah uang negara yang tadinya disiapkan Pemerintah untuk Pilkada langsung, dapat diselamatkan untuk upaya-upaya Pemerintah menanggulangi kemiskinan dan pengangguran yang saat ini cukup parah di Indonesia. ***
Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Silahkan berkomentar dengan santun dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
Berita Metro7 juga dishere atau dibagikan melalui Facebook, Tweeter dan email. Terima kasih.
(Redaksi)


Redaksi Metro7 : 0526 2700825 | Email : redaksi@metro7.co.id
Bagian Iklan|Sirkulasi : Suwarto SE 0852 4845 7878