Pengelolaan Aset Daerah Bartim Lemah

Kabig Aset,  Zulkifli
Tamiang Layang- Hasil pemeriksaan BPKP Kalteng mengenai Aset milik Pemkab Bartim adalah keberadaan aset tersebut masih belum stabil. Sedangkan pemanfaatan dan pengelolaan aset masih belum maksimal, maka dari itu salah satu dari penyebab disklimer dalam pencapayan keuangan.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Bartim melalui Kabig Aset Zulkifli ketika ditemui Metro7 dikantornya belum lama ini.
Dikatakannya, untuk saat ini penanganan aset pemkab Bartim masih sangat lemah, khususnya dalam hal pengelolaan masih sangat minim. Oleh sebab itu, untuk pengumpulan data Aset daerah yang akan di inven tarisir melalui penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan negara pada tahun 2012 ini akan dilakukan di bulan Januari 2013.
“Sehingga kalau kita lihat data hasil Inventarisasi barang milik daerah Kabupaten Bartim yang telah dilakukan oleh bagian aset dari tahun 2003 sampai 2011 yaitu KIB A tanah milik daerah senilai Rp101.033.161.765, KIB B Peralatan dan mesin yang dimiliki daerah senilai Rp191.957.364.177, KIB C Gedung dan Bangunan milik daereh senilai Rp413.762.672.818, KIB D Jalan, Irigasi dan jaringan senilai Rp252.911.731.783, KIB E Aset tetap lainnya yang dimiliki daerah Rp6.827.723.650 dan KIB F Kontruksi dalam pengerjaan senilai Rp607.786.045 dengan jumlah total Rp967.100.440.238 Inventarisasi barang milik daerah  Kabupaten Bartim,”kata Zulkifli.
Dia juga menambahkan, dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalteng pada tahun 2012 ini, telah menemukan 9 kelemahan dalam bidang penanganan Aset daerah Bartim yaitu saat menerima bantuan dari pusat maupun Provinsi berupa bangunan gedung pasilitas sekolah atau bangunan yang lainnya tidak ada berita acara serah terima pengguna barang ke daerah.
Hal ini mengakibatkan menjadi kendala untuk dimasuk kan ke data Aset daerah serta penata usahaan barang milik daerah masih belum tertib.
 “Selain itu juga pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah tidak tertib, penilaian barang milik daerah pada kartu inventaris barang belum memadai, proses pemindahan tanganan milik daerah secara vertical untuk hibah tanah masih tidak stabil dan kehilangan barang milik daerah tidak di proses tuntutan ganti ruginya,” ujarnya.
Maka dari itu lanjutnya, dengan adanya 9 temuan BPKP Kalteng mengenai kelemahan dalam bidang penanganan aset daerah Bartim, direkomendasikan kepada DPPKA, Pemda dan DPRD Bartim agar studi banding ke Mataram Provinsi NTB karena daerah tersebut dalam pencapayan keuangan pernah mengalami Disklimer namun setelah satu tahun kemudian pencapayan keuangan mereka langsung meningkat menjadi (WTP).
“Kita mengharapkan Kabupaten Bartim supaya  belajar ke Mataram agar dalam pencapayan keuangan bisa meningkat,”ungkapnya. (Metro7/Ali/Fauzi)
Comments
0 Comments

0 komentar:

Poskan Komentar

Silahkan berkomentar dengan santun dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
Berita Metro7 juga dishere atau dibagikan melalui Facebook, Tweeter dan email. Terima kasih.
(Redaksi)


Redaksi Metro7 : 0526 2700825 | Email : redaksi@metro7.co.id
Bagian Iklan|Sirkulasi : Suwarto SE 0852 4845 7878